Jokowi Bantah Terlibat Mutasi Letjen Kunto: Klarifikasi Istana dan Spekulasi Publik
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas membantah keterlibatannya dalam keputusan mutasi Letnan Jenderal TNI (Purn.) Kunto Arief Wibowo dari jabatannya sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi. Bantahan ini disampaikan menyusul ramainya spekulasi publik yang mengaitkan mutasi tersebut dengan isu-isu politik dan potensi intervensi dari pihak Istana.
Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, yang kini menjabat sebagai Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat (Wadankodiklatad), tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1125/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023. Dalam surat tersebut, terdapat 105 perwira tinggi TNI dari tiga matra yang mengalami rotasi jabatan. Letjen Kunto digantikan oleh Mayjen TNI Erwin Djatniko.
Spekulasi muncul karena Letjen Kunto Arief Wibowo memiliki latar belakang yang cukup unik. Beliau adalah putra dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Selain itu, beberapa pihak mengaitkan mutasi ini dengan dinamika politik menjelang Pemilihan Umum 2024, mengingat posisi Pangdam III/Siliwangi yang strategis di wilayah Jawa Barat. Ada dugaan bahwa mutasi ini bertujuan untuk “mengamankan” wilayah tersebut dari potensi gejolak politik.
Menanggapi berbagai spekulasi tersebut, pihak Istana Kepresidenan melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, memberikan klarifikasi. Ari menegaskan bahwa mutasi di tubuh TNI adalah hal yang rutin dan merupakan kewenangan penuh dari Panglima TNI. “Mutasi itu adalah hal yang wajar dan rutin dalam rangka pembinaan karier prajurit. Itu sepenuhnya kewenangan Panglima TNI,” ujar Ari Dwipayana.
Ari juga menambahkan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah melakukan intervensi terhadap keputusan mutasi di TNI. “Presiden tidak pernah mencampuri urusan mutasi jabatan di TNI. Itu sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Pihak TNI sendiri juga telah memberikan penjelasan terkait mutasi ini. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksda TNI Julius Widjojono, menyatakan bahwa mutasi tersebut adalah bagian dari upaya peremajaan organisasi dan peningkatan kinerja. “Mutasi ini adalah bagian dari tour of duty dan tour of area untuk penyegaran organisasi dan peningkatan profesionalisme prajurit,” jelas Julius.
Meskipun klarifikasi telah diberikan baik dari pihak Istana maupun TNI, spekulasi di kalangan publik masih tetap beredar. Hal ini menunjukkan betapa sensitifnya isu mutasi pejabat tinggi TNI, terutama di tengah suasana politik yang memanas menjelang Pemilu. Publik cenderung mencari kaitan antara setiap kebijakan atau keputusan dengan kepentingan politik praktis.
Namun, penting untuk diingat bahwa mutasi jabatan di lingkungan militer memiliki prosedur dan pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada kebutuhan organisasi, jenjang karier, dan evaluasi kinerja. Mengaitkan setiap mutasi dengan motif politik tanpa dasar yang kuat dapat merusak profesionalisme dan netralitas TNI.
Dalam kasus mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, bantahan tegas dari Presiden Jokowi dan penjelasan dari pihak Istana serta TNI seharusnya menjadi pegangan utama. Publik diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh spekulasi yang belum terbukti kebenarannya. Menjaga kepercayaan publik terhadap institusi militer adalah tanggung jawab bersama.